T. Muhammad Shandoya [Dok.Pribadi/Dampak.co]
Penulis: T. Muhammad Shandoya
(Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Aceh)
Ada paradoks besar dalam pembangunan Aceh. Di satu sisi, Aceh bukan daerah yang kekurangan sumber daya fiskal. Selama bertahun-tahun, provinsi ini memperoleh dukungan anggaran yang besar, terutama melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus). Namun, di sisi lain, Aceh masih menghadapi kemiskinan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, lemahnya industrialisasi, dan terbatasnya penciptaan pekerjaan produktif.
Karena itu, pertanyaan penting hari ini bukan lagi sekadar berapa banyak uang yang telah dibelanjakan untuk membangun Aceh. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: berapa besar kapasitas ekonomi baru yang berhasil diciptakan dari uang publik tersebut?
Sejak 2008 hingga 2021, Aceh menerima Dana Otsus sekitar Rp88,43 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya fiskal yang telah tersedia untuk pembangunan. Namun, ukuran keberhasilan pembangunan seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak anggaran terserap atau berapa banyak proyek selesai. Ukurannya adalah apa yang tersisa setelah proyek selesai: apakah muncul industri baru, perusahaan yang tumbuh, pekerjaan produktif, produktivitas yang meningkat, serta kemampuan ekonomi daerah menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Data BPS memberikan gambaran mengapa pertanyaan tersebut masih relevan. Ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen pada triwulan II 2026. Namun, sekitar 39 persen pekerja masih berada di sektor pertanian, sedangkan sektor industri hanya menyerap sekitar 7 persen tenaga kerja. Lebih dari 62 persen pekerja berada di sektor informal. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Aceh masih 12,34 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum otomatis menjadi transformasi ekonomi.
Aceh tumbuh, tetapi struktur ekonominya belum berubah secara fundamental. Ketergantungan pada sektor primer, perdagangan, belanja pemerintah, dan konstruksi masih kuat. Persoalannya bukan keberadaan sektor-sektor tersebut, melainkan belum cukup kuatnya sektor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi dan pekerjaan produktif dalam skala besar. Di sinilah istilah ekonomi kontraktor menjadi relevan.
Ekonomi kontraktor bukan berarti kontraktor adalah masalah. Kontraktor merupakan bagian penting dari pembangunan. Jalan, jembatan, gedung, irigasi, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur publik memang membutuhkan perusahaan konstruksi.
Masalah muncul ketika proyek pemerintah menjadi salah satu sumber utama perputaran uang dan aktivitas bisnis daerah, sehingga denyut ekonomi sangat bergantung pada APBD dan APBN.
Polanya sederhana: anggaran turun, proyek berjalan, kontraktor mendapatkan pekerjaan, subkontraktor bergerak, tenaga kerja memperoleh upah, toko material mendapatkan pembeli, kemudian uang berputar melalui perdagangan dan jasa.
Secara ekonomi, aktivitas tersebut memang menciptakan pertumbuhan. Tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang terjadi setelah proyek selesai?
Jika setelah proyek selesai tidak muncul industri baru, investasi baru, kegiatan produksi baru, atau pasar baru, maka sebagian besar dampak ekonomi berhenti pada siklus belanja tersebut.
Di sinilah perbedaan antara perputaran uang dan penciptaan kapasitas ekonomi produktif.
Belanja pemerintah memang dapat menggerakkan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, pembangunan jangka panjang membutuhkan kapasitas produksi yang tetap bekerja setelah anggaran selesai. Jalan harus membuka sentra produksi dan menurunkan biaya logistik. Pelabuhan harus membuka akses pasar. Kawasan industri harus melahirkan pabrik. Infrastruktur pertanian harus meningkatkan produktivitas petani. Infrastruktur perikanan harus melahirkan rantai dingin dan industri pengolahan.
Dengan kata lain, uang publik harus dikonversi menjadi kapasitas produktif.
Di sinilah persoalan rent-seeking menjadi penting. Dalam teori ekonomi, rent-seeking menggambarkan perilaku memperoleh keuntungan melalui akses terhadap sumber daya atau kebijakan yang menghasilkan rente, bukan terutama melalui peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai baru.
Dalam ekonomi yang sangat bergantung pada proyek pemerintah, terdapat risiko orientasi dunia usaha bergeser dari menciptakan produk menjadi mengejar proyek.
Ini bukan tuduhan bahwa seluruh pengusaha Aceh adalah pemburu rente. Banyak pengusaha Aceh yang membangun usaha secara produktif dan menghadapi risiko pasar. Persoalannya adalah struktur insentif.
Jika memenangkan proyek pemerintah lebih cepat menghasilkan keuntungan dibandingkan membangun industri yang membutuhkan modal besar, teknologi, waktu panjang, dan pasar yang belum pasti, maka sebagian pelaku usaha secara rasional akan memilih mengejar proyek.
Pada titik tertentu, ekonomi daerah dapat memiliki banyak kontraktor, tetapi sedikit industrialis; banyak proyek, tetapi sedikit produk; banyak aktivitas perdagangan, tetapi sedikit produksi bernilai tambah.
Inilah jebakan ekonomi kontraktor.
Jebakan tersebut bukan semata-mata persoalan perilaku pengusaha. Ia merupakan persoalan struktur ekonomi dan hubungan antara negara dengan pasar. Ketika pemerintah menjadi salah satu pembeli terbesar, sementara pasar produktif di luar pemerintah belum berkembang, dunia usaha akan cenderung berorientasi kepada pemerintah.
Akibatnya, negara bukan hanya menjadi regulator dan fasilitator, tetapi juga menjadi pasar utama.
Jika berlangsung terlalu lama, ekonomi daerah menjadi bergantung pada siklus anggaran: ketika belanja meningkat, ekonomi bergerak; ketika belanja melambat, aktivitas usaha ikut tertekan.
Karena itu, tantangan Aceh bukan menghentikan pembangunan fisik. Yang harus diubah adalah fungsi pembangunan tersebut.
Kita harus bergerak dari ekonomi proyek menuju ekonomi produksi; dari pengusaha yang mengejar proyek menjadi pengusaha yang mengejar pasar; dari pembangunan aset menjadi pembangunan kapasitas; dari belanja pemerintah menjadi investasi produktif.
Dana Otsus seharusnya menjadi bagian dari proses tersebut. Setelah puluhan triliun rupiah dialokasikan, warisan terpenting yang harus ditinggalkan bukan hanya jalan, gedung, atau infrastruktur fisik, tetapi kapasitas ekonomi yang tetap menghasilkan ketika dana tersebut semakin terbatas.
Sebuah industri dapat terus berproduksi. Sebuah perusahaan dapat terus mempekerjakan. Rantai pasok dapat terus menghidupi petani dan nelayan. Produk dapat terus diekspor. Itulah pembangunan yang memiliki efek jangka panjang.
Aceh sebenarnya memiliki modal untuk melakukan transformasi. Pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan posisi geografis merupakan basis yang dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tambah. Persoalannya bukan semata-mata apakah Aceh memiliki sumber daya, tetapi apakah sumber daya tersebut berhasil diubah menjadi produksi, nilai tambah, dan pekerjaan produktif yang tinggal di Aceh.
Sudah waktunya pertanyaan pembangunan bergeser dari berapa banyak anggaran terserap menjadi berapa banyak kapasitas ekonomi yang lahir dari anggaran tersebut.
Ketika pemerintah membangun jalan, kita harus bertanya industri apa yang tumbuh di sepanjang koridor tersebut. Ketika membangun pelabuhan, kita harus bertanya produk apa yang akan diekspor. Ketika membangun kawasan industri, kita harus bertanya perusahaan apa yang akan berproduksi.
Aceh tidak kekurangan uang. Aceh membutuhkan konversi uang menjadi kapasitas ekonomi produktif. Kita tidak perlu memusuhi kontraktor. Justru kontraktor dan pengusaha lokal harus menjadi bagian dari transformasi: dari pelaksana proyek menjadi pemilik produk, teknologi, merek, dan pasar.
Sebab, ekonomi yang sehat bukan ekonomi yang terus menunggu proyek baru. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang mampu menciptakan kegiatan baru tanpa harus selalu menunggu anggaran pemerintah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan Aceh bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, berapa banyak proyek selesai, atau berapa persen pertumbuhan ekonomi tercatat.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah Aceh semakin mampu menghasilkan kekayaan dari aktivitas ekonominya sendiri?
Jika setiap siklus anggaran hanya melahirkan proyek baru, Aceh akan terus membutuhkan anggaran berikutnya agar ekonominya bergerak.
Namun, jika uang publik berhasil dikonversi menjadi industri, investasi, produktivitas, teknologi, ekspor, dan perusahaan yang mandiri, maka uang tersebut telah berubah menjadi modal pembangunan yang sesungguhnya.
Aceh harus keluar dari jebakan ekonomi kontraktor. Bukan dengan menghentikan pembangunan, bukan dengan memusuhi kontraktor, tetapi dengan mengubah orientasi pembangunan: dari proyek menuju produksi, dari belanja menuju investasi, dari rente menuju nilai tambah, dan dari ketergantungan terhadap anggaran menuju kekuatan ekonomi yang mampu berdiri sendiri.
Sebab, pada akhirnya, warisan pembangunan bukanlah berapa banyak uang yang telah kita habiskan, melainkan berapa besar kemampuan ekonomi yang berhasil kita tinggalkan.
0Komentar